Hukum Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan antara lain sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pembangunan ekonomi, berkelanjutan dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan tersebut, maka kebijakan penanaman modal menganut sistem terbuka, yaitu semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2007 tentang Penananam Modal (“UU Penanaman Modal”). Kata “kecuali” dalam pasal tersebut memberikan perintah berdasarkan ayat (3) pasal yang sama, untuk mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.Peraturan Presiden tentang penetapan bidang usaha tertutup dan terbuka itu dikenal dengan “Daftar Negatif Investasi (DNI)”yang merupakan kebijakan pembatasan penanaman modal.