Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang – Undangan di Indonesia

Pada era Orde Baru, keistimewaan DIY pernah akan ‘dihapuskan’ oleh Pemerintah, yang tercermin dalam RUU Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi UU No. 5 Tahun 1974, tetapi ditolak oleh Fraksi PPP dan Fraksi PDI. Pada era Reformasi, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY mengalami perpanjangan dua kali tanpa parameter yang jelas. Ditambah lagi, berlarut-larutnya pembahasan RUU Keistimewaan DIY yang menghabiskan waktu + 10 tahun. Namun setelah terjadi perdebatan alot dan panjang, di akhir tahun 2012 Pemerintah melahirkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.