Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah

Sejak bergulirnya otonomi daerah tahun 1999 melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemda, berbagai produk Perda dikeluarkan oleh Pemda. Perda-Perda tersebut dalam kenyataannya “berguna” untuk meningkatkan PAD, terutama melalui Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meliputi sektor pertambangan dan energi, pertanian adan peternakan, perdagangan dan industri, sektor kehutanan dan perkebunan, sektor kesehatan, pariwisata, ketenagakerjaan, perhubungan dan pertanahan. Dalam perkembangannya, PErda-Perda itu kemudian menimbulkan dan mengandung banyak permasalahan. Salah satunya adalah terganggunya iklim usaha dan perekonomian karena banyak ketentuan bagi pelaku bisnis untuk membayarberbagai pungutan dan retribusi. Maka terjadilah tarik ulur, dialektika antar berbagai pihak yang berkepentingan dan berkewenangan atas Perda-Perda tersebut. Terjadi pula konflik norma hukum diantara Perda-Perda itu dengan produk hukum lainnya sehingga memerlukan pengujian secara yudisial melalui lembaga pengadilan yang berkompeten. Buku ini merupakan sebuah elaborasi normatif atas polemik pengujian perda-perda yang bermasalah itu.